Lompat ke isi utama

Berita

Jangan Wariskan Politik Uang sebagai Kebiasaan, Ariyani Dorong Pendidikan Pemilih Sejak Dini

Ariyani saat berdiskusi dengan siswa SMK Negeri 3 Denpasar dalam forum konsolidasi demokrasi

Ariyani saat berdiskusi dengan siswa SMK Negeri 3 Denpasar dalam forum konsolidasi demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali - Anggapan bahwa pembagian sembako atau pemberian barang kepada masyarakat selama masa kampanye merupakan sesuatu yang lazim dalam kontestasi Pemilu masih ditemukan di kalangan pemilih pemula. Hal tersebut terungkap saat Bawaslu Bali melakukan konsolidasi demokrasi bersama siswa SMK Negeri 3 Denpasar. Salah seorang siswa mengaku baru mengetahui bahwa pemberian barang atau materi dalam masa kampanye dapat mengarah pada praktik politik uang dan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Selama ini, siswa tersebut mengira pembagian sembako maupun pemberian lainnya oleh peserta Pemilu merupakan bagian biasa dari aktivitas kampanye. Ia tidak mengetahui bahwa praktik semacam itu dapat menjadi persoalan serius apabila dilakukan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa praktik yang berpotensi mencederai demokrasi tidak selalu dikenali sebagai pelanggaran oleh masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki pengalaman mengikuti Pemilu sebagai pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan bahwa salah satu tantangan dalam membangun demokrasi yang berkualitas adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap praktik politik uang. Menurutnya, sesuatu yang sering dilakukan dan terlihat biasa di lingkungan masyarakat tidak serta-merta menjadikannya benar atau dapat dibenarkan secara hukum.

"Ketika pemberian materi diikuti ajakan memilih dalam kontestasi Pemilu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, di situlah kita perlu membangun kesadaran kritis. Demokrasi tidak boleh diukur dari seberapa banyak sesuatu diberikan kepada pemilih, tetapi dari seberapa jauh pemilih memiliki kebebasan menentukan pilihan tanpa tekanan, iming-iming, maupun pengaruh materi. Jangan sampai kebiasaan yang keliru terus diwariskan dan akhirnya dianggap sebagai budaya dalam Pemilu," tegas Ariyani saat berdialog dengan beberapa siswa yang belum genap berusia 17 Tahun.

Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa politik uang bukan semata-mata persoalan nominal uang yang diberikan kepada pemilih. Pemberian barang, sembako, maupun bentuk materi lainnya juga perlu dicermati apabila disertai maksud memengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak memilih peserta Pemilu tertentu. Karena itu, masyarakat harus mampu membedakan aktivitas sosial yang sah dengan pemberian yang mengandung kepentingan elektoral dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ariyani menilai bahwa terjadinya pelanggaran tidak selalu dilatarbelakangi unsur kesengajaan. Dalam sejumlah situasi, ketidaktahuan masyarakat terhadap batasan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang juga dapat menjadi faktor munculnya peristiwa pelanggaran.

"Jangan sampai masyarakat baru mengetahui bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran setelah persoalan terjadi. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu karena menganggapnya sebagai hal yang biasa, padahal terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting dari pencegahan. Semakin awal masyarakat memahami aturan, semakin besar peluang kita mencegah terjadinya pelanggaran," jelasnya pada Senin (16/11/2026).

Kondisi tersebut menjadi alasan Bawaslu Bali terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan politik meskipun Pemilu sedang berada dalam masa non-tahapan. Ariyani menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak seharusnya bersifat musiman atau hanya hadir ketika kontestasi politik berlangsung. Bawaslu ingin memastikan masyarakat memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki tahapan Pemilu berikutnya, sehingga ketika kontestasi dimulai, semakin banyak warga yang mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, memahami konsekuensi hukumnya, serta mengambil sikap yang tepat ketika dihadapkan pada praktik yang mencederai integritas Pemilu.

Bagi pemilih pemula, pemahaman tersebut menjadi penting karena pengalaman pertama menggunakan hak pilih dapat membentuk cara pandang mereka terhadap demokrasi pada masa mendatang. Melalui konsolidasi demokrasi bersama siswa SMK Negeri 3 Denpasar, Bawaslu Bali mendorong generasi muda agar tidak sekadar menjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya, tetapi juga memiliki kesadaran kritis untuk menolak politik uang, menjaga kebebasan menentukan pilihan, serta ikut mengawasi proses demokrasi. Sebab, kualitas Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas pilihan politiknya.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
Konsolidasidemokrasi
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle