Bawaslu Bali: Budaya Bali Bisa Jadi Pintu Masuk Penguatan Demokrasi

Denpasar, Bawaslu Bali – Festival Seni Bali Jani (FSBJ) VII Tahun 2025 resmi ditutup oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, di tengah atmosfer budaya yang hangat dan meriah di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Bali, Denpasar, Senin (28/7). Mengusung tema "Semesta Cipta Jagat Kerthi: Harmoni Bumi Bali", festival ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Bawaslu Provinsi Bali yang turut hadir dan menyoroti pentingnya kolaborasi budaya dan demokrasi.

FSBJ merupakan agenda tahunan yang digagas Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai wadah pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali modern. Rangkaian acaranya pawimba (lomba), adilango (pergelaran), utsawa (parade), beranda pustaka, aguron-guron (lokakarya), timbang rasa (sarasehan), megarupa (pameran), hingga penghargaan Bali Jani Nugraha bagi para seniman yang berjasa.

Gubernur Koster menegaskan bahwa keberhasilan FSBJ bukan semata soal pertunjukan seni, tetapi juga menjadi bukti bahwa budaya adalah sumber kehidupan Bali. Ia menyoroti bahwa meski Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam seperti daerah lain, Pulau Dewata dianugerahi kekayaan, keunikan, dan keunggulan seni budaya, serta masyarakat yang bertalenta, berkarakter kuat, dan memiliki etos kerja tinggi.

“Budaya adalah jantungnya Bali. Pariwisata berkembang karena budaya. Oleh karena itu, budaya harus kita bela sekuat-kuatnya,” tegasnya.

Ditemui seusai menghadiri penutupan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Bali karena telah membuka ruang ekspresi seluas-luasnya bagi seniman lokal. Menurutnya, FSBJ bukan hanya panggung seni, tetapi juga ruang potensial untuk membumikan nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan kultural.

Suguna menjelaskan, kuatnya akar budaya di Bali bisa menjadi pintu masuk bagi penguatan pengawasan partisipatif yang lebih kontekstual dan membumi. “Budaya di Bali sangat hidup di tengah masyarakat. Ini bisa kita manfaatkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif,” tuturnya. 

Ia mencontohkan bagaimana pesan pengawasan seperti bahaya politik uang dapat disisipkan ke dalam pertunjukan tradisional seperti wayang Ceng Blonk atau bondres yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, ia juga mendorong hadirnya forum ruang diskusi dengan nuansa budaya lokal seperti paruman di bale banjar. Dalam konteks kepemiluan, forum ini dapat menjadi sarana dialogis dan egaliter bagi masyarakat untuk membahas isu-isu strategis, seperti netralitas ASN, praktik politik uang, hingga pentingnya menjadi pemilih yang cerdas.

Lebih lanjut, Suguna menegaskan bahwa kolaborasi antara budaya dan pengawasan pemilu berpotensi memperkuat demokrasi yang berakar di masyarakat. “Kolaborasi semacam ini bukan hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga menjadikan budaya sebagai jembatan demokrasi yang hidup di tengah masyarakat Bali,” pungkasnya.