Bawaslu Bali Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Pendidikan Demokrasi Berkelanjutan
|
Klungkung, Bawaslu Bali – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menghadiri sekaligus membuka acara Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klungkung pada Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengawal demokrasi yang sehat dan partisipatif.
Dalam sambutannya, Ariyani menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak bisa dilepaskan dari dukungan berbagai pihak. Menurutnya, pengawasan partisipatif adalah salah satu pilar utama pencegahan pelanggaran pemilu, dan keberhasilannya hari ini cukup bergantung pada ruang kolaborasi yang diberikan oleh lembaga lain.
“Jika Bawaslu datang mengetuk pintu untuk meminta ruang kolaborasi, tolong jangan ditutup. Justru bukalah selebar mungkin, karena di sanalah kita menanamkan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ariyani menilai, setiap kesempatan untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, baik di ruang publik maupun di forum-forum internal lembaga lain adalah investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi. “Ini bukan sekadar agenda Bawaslu, tapi bagian dari membangun masyarakat yang kritis, sadar hak pilih, dan berani bersuara,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya urusan menjelang pemilu atau pilkada. Menurutnya, pendidikan demokrasi harus menjadi denyut yang hidup di tengah masyarakat setiap waktu, agar kesadaran politik rakyat tidak padam di luar musim pemilu.
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan ini menghadirkan jajaran Bawaslu Kabupaten Klungkung serta berbagai pemangku kepentingan dari instansi lainnya, seperti KPU, Polres Klungkung, serta Kejaksaan. Diskusi yang digelar tidak hanya membahas teknis kelembagaan, tetapi juga strategi membangun jejaring kolaborasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi politik warga.
Di akhir pesannya, Ariyani menegaskan komitmen Bawaslu Bali untuk terus hadir di setiap ruang yang memungkinkan edukasi demokrasi dilakukan. “Kolaborasi adalah energi. Tanpa itu, kita berjalan sendiri dan demokrasi kehilangan kekuatan kolektifnya. Dengan kolaborasi, kita menjaga masa depan politik bangsa,” tutupnya.