Bawaslu Bali Gandeng PGRI: Cetak Guru sebagai Agen Penyuluh Demokrasi di Sekolah

Denpasar, Bawaslu Bali – Upaya membangun budaya demokrasi sejak dini terus diperkuat oleh Bawaslu Provinsi Bali. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, Rabu (16/4).

Tim dari Bawaslu Bali yang dikomandoi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani diterima langsung oleh Sekretaris PGRI Kota Denpasar sekaligus Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Denpasar, Ayu Sri Wahyuni di Kantornya.

Ketut Ariyani, menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada pelajar sejak bangku sekolah. “Sekolah adalah tempat strategis membentuk karakter. Oleh karena itu, Bawaslu ingin menanamkan sejak dini semangat kritis dan kesadaran mengawasi proses kontestasi politik secara aktif, melalui guru dan kurikulum, kita bisa mengenalkan demokrasi yang jujur dan berintegritas sejak dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ariyani menjelaskan sejumlah bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, di antaranya penyusunan konten ajar bertema demokrasi dan pemilu yang dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran di sekolah. Selain itu, Bawaslu juga mendorong adanya program sosialisasi bagi para guru yang tergabung dalam PGRI agar dapat berperan sebagai agen penyuluh demokrasi di lingkungan pendidikan.

"Kami ingin para guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi inspirator bagi siswa dalam memahami pentingnya demokrasi dan pengawasan partisipatif. Guru memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini," tambah Ariyani.

Sekretaris PGRI Provinsi Bali, Ayu Sri Wahyuni, menyambut positif inisiasi Bawaslu Bali tersebut. Ia menyampaikan bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kritis siswa terhadap isu-isu sosial, termasuk pemilu dan demokrasi. “Kami siap mendukung dan terlibat aktif dalam menyampaikan materi demokrasi dengan pendekatan yang kontekstual dan menyenangkan,” katanya.

Wahyuni, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Denpasar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan pengenalan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Salah satunya melalui proyek Suara Demokrasi di semester pertama, yang dikemas dalam bentuk pemilihan ketua OSIS secara langsung oleh para siswa.

"Melalui kegiatan ini, siswa diajak memahami proses demokrasi secara sederhana namun bermakna. Mereka belajar memilih, menyuarakan pendapat, dan menghargai hasil pilihan bersama," tutur Wahyuni.

Selain membahas pendidikan pemilu sejak dini dan penguatan pengawasan partisipatif, pertemuan antara Bawaslu Bali dan PGRI Bali juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya guru, dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.

Ariyani menegaskan bahwa guru sebagai bagian dari ASN memiliki peran penting dalam menjaga marwah netralitas birokrasi, terutama di lingkungan pendidikan yang rawan dipengaruhi oleh kepentingan politik.

"Netralitas ASN bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik. Kami berharap PGRI ikut berperan aktif dalam mengingatkan para guru untuk tetap berada di posisi netral dalam kontestasi politik," tegas Srikandi asal Buleleng itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyuni menyampaikan dukungannya terhadap pentingnya menjaga netralitas guru sebagai ASN dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, netralitas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga cerminan dari integritas profesi guru di tengah dinamika politik.

"Kami di lingkungan sekolah sangat memahami pentingnya menjaga netralitas. Sebagai pendidik, kami harus menjadi contoh dalam bersikap profesional dan fokus pada tugas mendidik, bukan terlibat dalam kepentingan politik praktis," ungkap Wahyuni.

Ia juga menambahkan bahwa PGRI siap bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengedukasi para guru agar semakin memahami batasan serta peran mereka di masa-masa pemilu.