Bawaslu Bali Gandeng Radar Bali Perkuat Edukasi dan Pengawasan Pemilu

Denpasar, Bawaslu Bali — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bali berupaya memperkuat kerja sama dengan media dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendidikan pemilu. 

Upaya itu dibahas dalam pertemuan antara Bawaslu Bali dan manajemen Radar Bali di Denpasar. Hadir dari Radar Bali Wakil Direktur Radar Bali sekaligus Direktur TV Bali Ibnu Yunianto, Manager Bisnis Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi Koran Radar Bali Djoko Heru Setiyawan, serta Pemimpin Redaksi Online dan Jawa Pos TV Bali Muhammad Ridwan.

Manager Bisnis Radar Bali, Rosihan Anwar mengatakan Radar Bali memiliki berbagai platform media, mulai dari koran cetak, media digital, hingga televisi. Ia menyatakan kesiapan Radar Bali untuk terus bersinergi dengan Bawaslu Bali meski industri media menghadapi tantangan.

“Kami berharap kerja sama yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan,” kata Rosihan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan Bawaslu memandang media sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu. 

Menurut dia, peran media penting agar kerja-kerja pengawasan Bawaslu dapat diketahui publik. Ariyani menegaskan kerja sama dengan media tidak hanya dibutuhkan saat tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi juga di luar tahapan. “Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi kewajiban Bawaslu meskipun sedang tidak ada tahapan,” ujarnya di Kantor Radar Bali, Rabu (7/1/2025).

Ia juga membuka ruang masukan dari media terkait kinerja kehumasan Bawaslu Bali. Masukan tersebut, kata dia, diperlukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pengawasan partisipatif.

Wakil Direktur Radar Bali Ibnu Yunianto mengatakan pihaknya justru berharap mendapat gambaran lebih jelas dari Bawaslu mengenai bentuk kerja sama yang diharapkan. 

Menurut dia, edukasi pemilu semestinya dilakukan sejak jauh hari, tidak hanya menjelang pemungutan suara. “Pengawasan dan pendidikan politik seharusnya dimulai sejak awal, bisa melalui sekolah, banjar, atau kampus,” kata Ibnu. 

Ia juga meminta agar komunikasi antara Bawaslu dan media dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Ariyani menjelaskan bahwa Bawaslu Bali saat ini tetap menjalankan program edukasi meskipun tanpa dukungan anggaran. Ia berharap media dapat ikut berperan dalam menyampaikan kegiatan tersebut kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Radar Bali juga menyarankan agar Bawaslu rutin mengirimkan siaran pers sebagai antisipasi jika peliputan langsung terkendala waktu. Untuk kegiatan dengan audiens besar dan lokasi yang mudah dijangkau, Bawaslu diminta menginformasikan lebih awal agar dapat diliput langsung.

Pemimpin Redaksi Online dan Jawa Pos TV Bali Muhammad Ridwan menekankan pentingnya kreativitas dalam mengemas isu pengawasan agar menarik bagi publik.

Salah satu isu yang dibahas adalah hasil pengawasan Bawaslu Bali terkait status kependudukan anggota TNI dan Polri yang telah pensiun, tetapi masih tercatat aktif dalam KTP. Ariyani menjelaskan bahwa di Kabupaten Jembrana, Bawaslu mendorong inovasi dengan penyerahan KTP berstatus sipil bersamaan dengan surat keputusan pensiun.

Ridwan menilai hasil pengawasan tersebut memiliki nilai berita karena berkaitan langsung dengan hak politik dan administrasi kependudukan.

Ariyani berharap media dapat terus mengawal isu-isu pengawasan pemilu sekaligus memberi masukan terhadap pemberitaan Bawaslu Bali guna peningkatan kualitas penyebaran informasi kepada publik.