Bawaslu Bali Hadiri Rakornas Pengawasan Siber untuk Awasi Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2024

Jakarta, Bawaslu Bali – Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Bali, Ni Luh Supri Cahayani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Siber pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2024, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/9).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyoroti pentingnya pengawasan di ruang siber yang semakin mendominasi dalam era digital. Ia menegaskan bahwa Bawaslu perlu sigap dalam merespons berbagai pelanggaran yang terjadi, terutama ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan hasil pengawasan, ujaran kebencian paling banyak ditemukan di Facebook (33,2 persen), disusul Instagram (29,9 persen), X (28,5 persen), TikTok (7,9 persen), dan YouTube (0,6 persen).

Menanggapi hal tersebut, Ketut Ariyani menyampaikan komitmen Bawaslu Bali untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mengawasi pelanggaran di ruang siber. “Kami dari Bawaslu Bali akan memfokuskan perhatian pada pengawasan di media sosial, khususnya untuk mengantisipasi penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu yang bisa mempengaruhi jalannya tahapan kampanye Pemilu 2024,” kata Ariyani.

Lebih lanjut, Lolly Suhenty mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) kini menjadi tantangan tersendiri. Ia mencontohkan bagaimana AI bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten yang menyesatkan, sehingga Bawaslu perlu mengembangkan strategi pengawasan yang lebih cerdas. 

“Jika pengawasan kita tidak secepat perkembangan teknologi, ini bisa berbahaya. Mari kita jaga Pemilihan Kepala Daerah melalui kewarasan dalam bertindak dalam menyerap rasa, buka telinga lebar lebar, buka mata dengan tajam melihat, gunakan mulut dan jari untuk luwes menyampaikan informasi itu bentuk dari kesatuan Bawaslu,” tegas Lolly.

Ketut Ariyani pun menegaskan bahwa Bawaslu Bali akan memaksimalkan penggunaan teknologi serta pelatihan kepada jajaran pengawas di provinsi hingga kabupaten/kota, demi memastikan pengawasan siber bisa berjalan efektif. 

"Pengawasan dunia maya membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, namun dengan kesiapan yang matang, kami optimis bisa menjalankan tugas ini dengan baik," tutup Ariyani.