Bawaslu Bali Hadiri Rakornas Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi, Bagja Ingatkan Ketua Bawaslu Provinsi Jadi Dinamisator
|
Semarang, Bawaslu Bali - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengingatkan kepada seluruh Ketua Bawaslu Provinsi di Indonesia termasuk Bawaslu Bali untuk menjadi dinamisator di lembaganya. Apa yang dia maksud dengan dinamisator adalah ketua perlu menjadi jembatan antara hubungan di dalam kelembagaan, maupun di luar lembaga.
"Ketua ini yang bertanggungjawab ke dalam dan keluar. Contohnya misalkan hubungan kita dengan 'stakeholder' lain. Itulah yang harus dikomunikasikan ketua ke pemangku kepentingan lain. Tugas ketua adalah salah satunya dinamisator antarlembaga," ungkapnya saat membuka kegiatan Rakornas Penguatan Kelembagaan Tingkat Bawaslu Provinsi pada, Rabu (9/8/2023) di Semarang, Jawa Tengah.
Bagja juga menekankan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk tidak menjadi katalisator. Artinya, Ketua Bawaslu Provinsi diharapkan dapat menjadi sosok yang bijaksana dalam perundingan keputusan dan tidak cepat emosi ketika perundingan tidak berjalan seperti yang diharapkan.
"Bapak/Ibu hati-hati juga, begitu ada yang marah, jangan kita ikut marah. Tetap kemudian bapak ibu harus berpikir yang paling bijak diantara yang lain. Itu ada dalam Perbawaslu nomor 3 tahun 2022," jelas Bagja.
Dari sisi internal, Bagja juga meminta untuk para ketua rutin melakukan rapat pleno antarpimpinan untuk memantau program kerja yang sedang berjalan. "Rapat pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan pendayagunaan kontrol, evaluasi, proyeksi," kata Bagja.
Ke depannya, Bagja berharap Ketua Bawaslu Provinsi dapat bekerja dengan baik dan memantau pelaksanaan program yang tengah berjalan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna bersama dengan Anggotanya, I Nyoman Gede Putra Wiratma. disela - sela agenda tersebut, pria yang akrab disapa Agus tersebut menyampaikan terkait dengan progres pendanaan Pilkada serentak yang akan digelar di Provinsi Bali.
"Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah mencapai kesepakatan besaran hibah dengan Pemerintah daerah masing - masing, nanti tindak lanjutnya kita tunggu lah itu penandatanganan NPHD secara serentaknya," Pungkas Agus.
