BAWASLU BALI IKUTI RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI PROGRAM DIVISI SOSIALISASI, HUMAS, DAN HUBAL YANG DIADAKAN BAWASLU RI

     Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal dimulai tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 WITA. Diawali dengan sambutan oleh Ketua Bawaslu Bali  I Ketut Rudia, SE., MM dan laporan panitia kegiatan oleh Bapak Dirja Abdul Kadir, dilanjutkan dengan pengarahan dan pengantar kegiatan Rakor Sinkronisasi Sosialisasi, Humas, dan Hubal tahun 2017 oleh Bapak Nasrullah (Pimpinan Bawaslu RI Kordiv Sosialisasi, Humas, dan Hubal) dalam pengarahannya Bapak Nasrullah menekankan upaya pencegahan dan penindakan merupakan garda terdepan agar peran bawaslu lebih diakui di Indonesia. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajaran harus tegas dan tidak tebang pilih terkait dua hal tersebut. "Penguatan dua hal itu bagian dari impian kita untuk menguatkan eksistensi Bawaslu," kata Nasrullah Dan terkait hal itu, upaya sinkronisasi sosialisasi, humas dan hubal harus juga harus terus diperkuat karena peran divisi ini sangat strategis. "Pencegahan harus jadi garda terdepan.  Mencegah itu tidak hanya pada wilayah proses pemilu dan hasil namun pada wilayah hulunya, " imbuh Nasrullah. Koordinator Divisi Sosialisasi Humas dan Hubungan Antar Lembaga tersebut menjelaskan pencegahan pada wilayah hulu misalnya,  upaya Bawaslu dalam mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Potensi-potensi pelanggaran harus ditekan sehingga tahapan Pemilu tidak diwarnai tindak pelanggaran oleh peserta Pemilu. "Salah satu keberhasilan pemilu bukan banyaknya penanganan pelanggaran saja,  namun seberapa berhasil pengawas melakukan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Pencegahan menjadi faktor utama dalam melakukan proses pengawasan," ujarnya. “Nasrullah mengatakan, keberadaan Bawaslu diharapkan dapat mendukung proses pembangunan demokrasi melalui Pemilu minim dari tindakan tidak terpuji seperti pelanggaran Pemilu.  Menurutnya, selama ini dalam konteks pencegahan Bawaslu sudah melakukan terobosan dan inovasi dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu.  Hasilnya, Nasrullah menilai legitimasi Bawaslu secara kelembagaan lebih diakui di tengah masyarakat Indonesia. “Penguatan pencegahan merupakan bagian dari impian kita untuk menguatkan eksistensi Bawaslu di tengah masyarakat,” ungkap Nasrullah. Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat  dan Hubungan Antar Lembaga  yang dikomandaninya, lanjut Nasrullah, memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Menurutnya Divisi Sosialisasi dan Humas merupakan garda terdepan dalam hal melakukan sosialisasi dan publikasi pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, dia berharap peran divisi Sosialisasi dan Humas di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga ditingkatkan. "Divisi ini memiliki peran yang strategis termasuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi bagian dari upaya tersebut, " kata Nasrullah.