Bawaslu Bali Pastikan Kelayakan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Tanpa Konflik Kepentingan

Denpasar, Bawaslu Bali - Bawaslu Provinsi Bali melanjutkan komitmennya dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada 2024 dengan melakukan pengawasan survei kelengkapan dan kelayakan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan oleh KPU Bali. Kali ini, Bawaslu Bali melakukan pengawasan di RS Bali Mandara, Denpasar, yang dijadikan salah satu rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah.

Dalam survei tersebut, Bawaslu Bali fokus memastikan berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan fasilitas rumah sakit hingga ketersediaan tim medis yang kredibel. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Bali Ni Luh Supri Cahayani, yang hadir dalam kegiatan ini, menegaskan, 

“Kami tidak hanya mengecek kelengkapan alat dan kesiapan tim medis, tetapi juga memastikan bahwa penunjukan rumah sakit ini bebas dari potensi konflik kepentingan.” kata Supri, Selasa (13/8).

Survei ini merupakan bagian dari pengawasan Bawaslu Bali terhadap seluruh proses Pilkada 2024, khususnya pada tahap pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu syarat penting bagi calon kepala daerah.

Anggota KPU Bali Agung Nakula yang memimpin survei ini menjelaskan bahwa kunjungan ke RS Bali Mandara dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. “Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami memastikan bahwa setiap calon kepala daerah mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang objektif dan sesuai standar,” tutur Nakula.

Pihak RS Bali Mandara menyambut baik kedatangan tim Bawaslu dan KPU Bali. Direktur RS Bali Mandara menyatakan, “Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Pilkada 2024 jika nantinya kami ditunjuk dan memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan profesional, tanpa intervensi dan sesuai standar medis.”

Dengan langkah ini, Bawaslu Bali berharap proses Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari potensi konflik kepentingan, terutama dalam hal pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah.