Bawaslu Bali Soroti Ketimpangan SDM dan Urgensi Rekrutmen Adhoc yang Lebih Selektif
|
Pontianak, Bawaslu Bali - Anggota Bawaslu , Herwyn J.H Malonda tegaskan pentingnya open data terhadap publik demi menjaga kepercayaan maayarakat terhadap legitimasi hasil Pemilu. Hal itu diungkapkannya pada saat hadiri Rapat Evaluasi dan Pembahasan Instrumen Tata Kelola Organisasi, SDM, serta Peningkatan Kapasitas dan Rekrutmen Pemilu di Mercure Hotel, Pontianak, Kamis (20/3).
"Bawaslu harus lebih terbuka dalam menyajikan data kepada publik agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja kita,” ujar Herwyn
Selain itu, Herwyn juga menyoroti pentingnya untuk melakukan beberapa rangkaian seleksi terhadap rekrutmen badan ad hoc kedepannya, mulai dari Panwaslucam sampai dengan tingkat pengawas TPS.
Menanggapi yang disampaikan Herwyn, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menyoroti ketidaksesuaian antara jabatan kepala bagian (Kabag) yang tersedia dengan kebutuhan di lapangan. "Saat ini, tidak ada Koordinator Divisi Pengawasan, sementara Kabag yang ada justru terkait dengan pengawasan, sehingga berpotensi menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas fasilitasi tahapan pengawasan," beber Ariyani.
Selain itu, Ariyani juga menyoroti ketimpangan jumlah jajaran Adhoc Bawaslu di kecamatan yang hanya terdiri dari tiga orang, dibandingkan dengan PPK yang memiliki lima anggota. Pihaknya berharap Bawaslu dapat memperjuangkan peningkatan jumlah personel agar tidak ada kesan bahwa Bawaslu kurang optimal dalam bekerja.
Disisi lain, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pemilu ke depan. “Sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi, kita harus memastikan bahwa setiap pengawas pemilu memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa pengawas pemilu tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam menegakkan keadilan pemilu.
"Rekrutmen pengawas pemilu harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Kita tidak hanya membutuhkan mereka yang paham aturan, tetapi juga yang memiliki komitmen kuat dalam menegakkan keadilan pemilu," pungkas pria yang akrab disapa Dodo tersebut.
