Bawaslu Bali Tekankan Penguatan Kelembagaan dan Perkuat Kerja Kerja Demokrasi Substantif

Buleleng, Bawaslu Bali – Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Sutrawan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu merupakan kunci dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini disampaikannya saat kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar di Buleleng, Sabtu (23/8/2025)

“Penguatan kelembagaan ini adalah bentuk akuntabilitas sekaligus jawaban atas pertanyaan masyarakat tentang apa saja sebenarnya kerja Bawaslu. Kami tidak hanya bertugas di bidang kepemiluan semata, tetapi juga menjaga demokrasi sebagai amanah bersama. Demokrasi dapat dimanipulasi jika kita abai. Karena itu, kami konsisten memberikan pendidikan politik dan hukum agar masyarakat mampu mengevaluasi pemimpinnya dengan kritis,” ujar Gede Sutrawan.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Bali yang tercatat minim pelanggaran dan bebas sengketa hasil. Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah kerja sama seluruh stakeholder, mulai dari media, organisasi masyarakat, hingga mitra strategis lainnya. “Di masa non-tahapan ini, kami terus mewanti-wanti jajaran agar menjaga kode etik dan integritas sebagai penyelenggara,” tambahnya.

Pandangan Sutrawan turut dipertegas oleh Arif Wibowo, Anggota Komisi II DPR RI, yang menekankan pentingnya Bawaslu kembali pada tugas otentiknya. “Sejarah menegaskan bahwa Bawaslu hadir untuk mewujudkan demokrasi yang sehat melalui literasi pemilu. Bawaslu harus aktif sebagai sketsel kampanye demokrasi yang mendorong rakyat menjadi mitra pengawasan, bukan sekadar ‘karyawan pemilu’ yang terjebak pada batasan administratif,” ungkap Arif.

Lebih jauh, Arif menekankan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya pemilu yang murah, berintegritas, dan terbebas dari praktik manipulatif. Ia menyoroti pentingnya pengawasan bansos, politik anggaran, hingga kontrol logistik pemilu. “Jangan sampai hasil pemilu tercederai karena penyalahgunaan logistik. Perlu diingat, hingga kini Bawaslu tetap menjadi lembaga yang paling dipercaya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu, DPR, dan seluruh elemen masyarakat. Harapannya, pengawasan pemilu ke depan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghidupkan demokrasi yang substansial dan berkeadilan bagi rakyat.