Bawaslu dan Kerja Sunyi Demokrasi, Saat Tak Ada Tahapan, Di Sanalah Tugas Bermula

Gianyar, Bawaslu Bali - Di hadapan para pengawas Pemilu se-Bali, lembaga yang menjadi mitra Bawaslu, organisasi mahasiswa, dan tokoh masyarakat sipil, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono menyampaikan pesan yang menggugah, "Bawaslu bukan sekadar pekerja Pemilu. Kita adalah pekerja demokrasi," serunya di Swan Paradise, jumat, (25/7/2025).

Pernyataan itu mengalir tenang namun dalam. Totok tidak sedang mengulang jargon kelembagaan, ia sedang menantang cara berpikir lama yang memandang kerja Bawaslu hanya aktif saat tahapan Pemilu berlangsung. “Justru saat tidak ada tahapan, itulah waktu paling krusial. Di sanalah kita membangun kualitas demokrasi untuk masa depan,” ujarnya saat membuka kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu.

Totok juga memberi apresiasi tinggi kepada Bawaslu Bali, bukan tanpa alasan, Bali berhasil melewati Pemilu dan Pemilihan tanpa sengketa hasil, bahkan tanpa laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ini bukan hanya sukses teknis. Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi antarlembaga bisa menciptakan demokrasi yang damai dan bermartabat,” ujarnya, disambut tepuk tangan.

Menyambung yang disampaikan Totok, Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menekankan bahwa Bawaslu harus tetap bisa mengobarkan semangat berdemokrasi publik, meski sorot lampu politik mulai meredup.

Menurutnya, kerja pengawasan yang sejati adalah saat tak ada hiruk-pikuk logistik, tak ada sorak sorai kampanye, dan tak ada bilik suara, namun tetap ada tanggung jawab menjaga marwah demokrasi agar tetap kokoh berdiri.

“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Ia hidup dalam literasi politik yang kita bangun, dalam kepercayaan publik yang kita rawat, dan dalam penguatan kelembagaan yang tidak boleh rapuh oleh waktu maupun siklus elektoral,” tegas Suguna.

Ia menambahkan bahwa suksesnya Pemilu tanpa sengketa bukanlah garis akhir, melainkan titik mula dari kerja panjang yang menuntut akuntabilitas, refleksi kelembagaan, dan penguatan ekosistem pengawasan yang kolaboratif.

“Kalau kita hanya menunggu tahapan untuk bekerja, maka kita bukan pengawas demokrasi, kita hanya petugas kalender. Tapi bila kita bekerja ketika tak ada yang menonton, itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh menjadi garda demokrasi,” seru Suguna.

Dikesempatan yang sama, Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa kekuatan penyelenggara Pemilu tak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari integritas pribadi.

“Etika bukan formalitas. Ia adalah napas penyelenggara Pemilu. Dan itu bukan hanya berlaku bagi pimpinan, tetapi seluruh unsur sekretariat hingga jajaran ad hoc,” jelasnya.

Raka Sandi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 di Bali memang minim pelanggaran, namun tantangan ke depan justru semakin kompleks. Ia mendorong agar profesionalitas dan kapasitas lembaga terus diperkuat, termasuk dalam memberikan masukan konstruktif terhadap perbaikan regulasi Pemilu.