Bawaslu Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Krisis Pilkada Serentak

Jakarta, Bawaslu Bali – Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan pentingnya kemampuan komunikasi yang tepat dalam menghadapi situasi krisis, khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Strategi Komunikasi Krisis Pada Pemilihan Serentak 2024, Selasa malam (24/9)

Lolly, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam manajemen krisis. Ia mengingatkan bahwa keterangan yang disampaikan kepada media harus selalu akurat dan jujur.

“Manajemen krisis rumusnya sederhana. Pertama, transparan dan jujur. Setelah itu, akuntabel dalam memberikan informasi. Jangan menghindar dari pertanyaan wartawan,” tegas Lolly.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly juga menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan secara tidak tepat dapat memperpanjang krisis. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang proaktif diperlukan agar situasi dapat segera dikendalikan.

“Dalam manajemen krisis, bertahan dalam serangan justru akan memperpanjang krisis. Maka, strategi terbaik adalah menyerang dengan informasi yang benar agar situasi cepat terkendali,” imbuhnya.

Selain itu, Lolly menyebutkan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan surat keputusan yang menjadi panduan dalam menghadapi krisis. Panduan ini mencakup pembentukan tim manajemen krisis, penunjukan juru bicara, serta pemilihan kanal komunikasi yang tepat.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali. Dalam pernyataannya, Ariyani menegaskan komitmen Bawaslu Bali untuk menerapkan strategi komunikasi krisis sesuai dengan arahan pusat.

“Kami di Bawaslu Bali siap menjalankan manajemen krisis yang efektif demi menjaga kelancaran Pilkada Serentak 2024. Penting bagi kami untuk terus berkoordinasi dengan tim di pusat, agar informasi yang diberikan kepada publik selalu akurat dan bisa dipercaya,” ujar Ariyani.

Ariyani juga menekankan bahwa kesiapan Bawaslu Bali dalam menghadapi situasi krisis tidak hanya penting bagi keberlangsungan pilkada, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Dalam menghadapi dinamika pemilu yang kompleks, kami harus sigap dan tangguh dalam mengelola setiap potensi krisis, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan tetap terjaga,” tutup Ariyani.

Rapat Koordinasi Nasional ini dihadiri oleh perwakilan Bawaslu dari seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi komunikasi krisis menjelang Pemilu Serentak 2024.