Dari FGD Polda, Suguna Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Menolak Politik Identitas

Denpasar, Bawaslu Bali - Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Polda Bali dengan mengangkat tema peran dan strategi tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama dalam menangkal politik identitas membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif, bertempat di Puri Indah Hotel, Selasa (24/10).

FGD tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Bali, Pimpinan Wilayah GP Ansor Bali, Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Bali, Komite Nasional Pemuda Indonesia Bali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, perwakilan tokoh agama dan Paiketan Krama Istri (Pakis).

Dalam kesempatan tersebut, Suguna mengingatkan potensi politik identitas akan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah politik identitas. 

"Beberapa oknum cenderung memanfaatkan isu-isu identitas seperti agama, etnis, dan gender untuk memperoleh dukungan pemilih. Ini lah yang harus kita cegah, Bawaslu tidak bisa sendiri, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menolak hal tersebut," ujar Suguna.

Dikatakan Suguna, pemanfaatan politik identitas dalam Pemilu akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah polarisasi dalam masyarakat, di mana pemilih cenderung memilih berdasarkan afiliasi identitas mereka daripada pertimbangan kebijakan. Ini juga telah menciptakan ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. 

"Politisasi identitas ini, menjadi isu yang sangat mudah digunakan, cepat dalam penyebarannya dan respon masyarakat lebih mudah terpantik, dalam era media sosial saat ini," tutur Suguna.

Lebih lanjut, Suguna menjelaskan, beragam upaya telah dilakukan oleh Bawaslu dalam menangkal politik identitas, salah satunya dengan pelibatan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan partisipatif, keberadaan tokoh agama selama Pemilu dapat menenangkan situasi krisis. Tokoh agama juga, lanjutnya, bisa memberi penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.

"Harapan kami dengan pelibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif peningkatan eskalasi penyebaran informasi terhadap politik identitas/politisasi SARA dapat ditekan," kata Pria asal gianyar tersebut.

Terakhir dirinya juga meminta keterlibatan seluruh pihak untuk berkerjasama mengatasi ancaman politik identitas ini, terlebih penting adanya kesadaran yang timbul dari masyarakat untuk menolak penggunaan politik identitas dalam pemilu nanti.