Lompat ke isi utama

Berita

Dialektika Bawaslu dan BKPSDM Se-Bali Dalam Hadapi Kendala Penugasan PNS di Bawaslu

Dialektika Bawaslu dan BKPSDM Se-Bali Dalam Hadapi Kendala Penugasan PNS di Bawaslu

Kuta, Bawaslu Bali - Penugasan Sumber Daya Manusia di Bawaslu masih mengalami kendala, pasalnya, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Koordinator Sekretariat di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali dimandatkan dengan status tugas tambahan, sedangkan pada faktualnya, sebagai penyelenggara Pemilu tentu harus bekerja secara penuh waktu demi keberlangsungan Pemilu yang berintegritas.

Hadapi permasalahan ini, Bawaslu Bali memandang perlu untuk melakukan penyamaan persepsi dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi . Berangkat dari hal tersebutlah, Bawaslu Bali menggelar Rapat Koordinasi tentang Penugasan ASN Pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali dengan mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, di Pullman Kuta, Kamis (30/3).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pelatihan dan Pendidikan Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra menuturkan bahwa permasalahan terkait dengan penugasan ASN ini tidak lepas dari masih berusia mudanya lembaga Bawaslu, dengan koordinasi ini pihaknya berharap nantinya Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali bisa mendapat SDM yang kompeten sebagai penyelenggara Pemilu.

“Permasalahan ini muncul karena memang usia dari Bawaslu Kabupaten/Kota masih terhitung cukup muda, fenomena seperti ini juga pasti dialami di awal - awal dalam menuju stabil dari sebuah instansi,” ucap Anggota Bawaslu Bali tersebut.

Lebih jauh, Sunadra juga menjelaskan, pasca Bawaslu melakukan audiensi dan koordinasi dengan BKPSDM di Kabupaten/Kota se- Bali, pihaknya masih menemukan fariasi treatmen kepada ASN yang ditempatkan di Bawasli se-Bali.

Dalam kesempatan ini, pihaknya berharap nantinya persamaan perlakuan terhadap pemberian hak kepada ASN yang belum organik di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

“Kami berharap penugasan ASN yg belum organik di Bawaslu jangan sampai kehilangan hak-haknya di instansi induk,” harap Sunadra menutup sambutannya.

Menambahkan yang disampaikan Sunadra, Anggota Bawaslu Bali lainnya, I Ketut Rudia yang turut hadir juga menuturkan pentingnya penugasan ASN di Bawaslu, karena dalam fasilitasi oleh kesekretariatan memang harus digawangi oleh ASN.

“Harus ada terobosan yang kita sepakati, karena kita bicara Pemilu, perhelatan yang memang menentukan kepemimpinan, tentu fasilitasi dari kesekretariatan yang dalam hal ini dikomandoi oleh ASN itu sangat krusial dan penting,” pungkas Rudia

Selain Anggota Bawaslu Bali, Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, Kepala Bagian Adminsitrasi, I Gusti Ketut Kartika, dan Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Ni Luh Supri Cahayani.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle