Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran, Bawaslu Bali Siap Beri Akses Data Ke BPKP
|
Denpasar, Bawaslu Bali - Anggota Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra dan I Ketut Rudia serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha, menerima kedatangan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali di kantornya, Rabu (1/3).
Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Perwakilan Bali, Agustinus Heri Setiawan menjelaskan tujuan kedatangannya adalah dalam rangka melakukan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Bali.
"Maksud kedatangan kami bersama tim, adalah untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran dan Profiling risiko atas pengelolaan anggaran tersebut," ujar Agustinus.
Dirinya kemudian menjelaskan, kegiatan evaluasi ini nantinya akan menyasar pengelolaan anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
"Kami mohon teman-teman dapat membantu support data yang dibutuhkan, dimulai dari perencanaan, nantinya akan kita dorong pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kewajaran," tutur Agustinus.
Menanggapi yang disampaikan Agustinus, Ketut Sunadra menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran pengawasan Pemilu dan menyanggupi permintaan akses data yang diminta BPKP, dirinya berharap dengan adanya evaluasi BPKP ini dapat menjadi semacam controling system terhadap penggunaan anggaran di Bawaslu Bali
"Kami berharap dengan adanya evaluasi BPKP ini, maksimalisasi anggaran Bawaslu Bali dapat dilaksanakan dengan bijak dan sesuai dengan komponennya masing-masing," kata Sunadra.
Senada dengan Sunadra, Ketut Rudia juga mengungkapan agar BPKP dapat melakukan monitoring terhadap pola eksekusi angggaran di Bawaslu Bali sebagai upaya menjaga keuangan negara.
"Saya berharap pola eksekusi anggaran bisa benar-benar dimonitoring dengan baik dalam evaluasi kali ini, karena hal ini sangat penting untuk menjaga keuangan negara, jangan sampai terdapat penyelewengan atau penggunaan anggaran yang tidak sebagaimana mestinya," pungkas Rudia.
Sebagai informasi, selain menyasar Bawaslu Bali, BPKP perwakilan Bali juga melakukan evaluasi serupa terhadap Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Kabupaten Badung.
