Lompat ke isi utama

Berita

Evaluasi Kinerja di Klungkung, Suguna Tekankan Tertib Pengelolaan Program dan Anggaran

Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Klungkung

Suguna hadiri Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Klungkung

Klungkung, Bawaslu Bali – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menekankan pentingnya evaluasi kinerja kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai perencanaan. Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, ia meminta agar setiap kegiatan tidak hanya diselesaikan sesuai target, tetapi juga diikuti dengan pengaturan waktu dan pertanggungjawaban administrasi yang tertib.

Hal tersebut disampaikan Suguna saat menghadiri Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Klungkung, Senin (16/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung itu menjadi kesempatan untuk meninjau capaian kegiatan, penggunaan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan.

Dalam arahannya, Suguna menilai pengelolaan program perlu memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian administrasi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan karena kegiatan yang terlambat dilaksanakan dapat berdampak pada waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran.

“Jangan sampai di awal tahun kegiatan masih sedikit, tetapi menjelang akhir tahun justru banyak agenda yang menumpuk. Ini perlu menjadi bahan evaluasi, bagaimana kita mengatur waktu, melaksanakan kegiatan, sampai memastikan SPJ dan administrasinya diselesaikan dengan baik,” ujar Suguna.

Menurutnya, evaluasi tidak semestinya hanya dilakukan ketika tahun anggaran mendekati akhir. Pengelolaan waktu dan kesiapan pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan sejak awal agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara lebih teratur, tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Suguna juga mengapresiasi pelaksanaan program yang telah dijalankan Bawaslu Kabupaten Klungkung. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya mencermati kendala yang muncul sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kelembagaan berikutnya.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bawaslu Klungkung. Namun, tetap perlu dievaluasi untuk perbaikan ke depan, sehingga pengelolaan kegiatan dan waktunya bisa lebih baik dan tidak mengalami kesulitan ketika memasuki akhir tahun,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, melaporkan bahwa 14 dari 16 kegiatan yang direncanakan sepanjang 2026 telah terlaksana. Dua kegiatan lainnya dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dengan target seluruh agenda dapat diselesaikan pada akhir November.

Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar agenda kelembagaan telah dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah penyesuaian jadwal. Yudha menjelaskan bahwa agenda tambahan dan penerapan pengaturan kerja dari rumah atau work from home (WFH) menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, khususnya yang membutuhkan koordinasi dan kehadiran sejumlah pihak.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Adi Putrayasa, menyampaikan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Provinsi Bali yang mencakup satuan kerja kabupaten/kota telah mencapai 100 persen. Ia menyebut capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan anggaran yang perlu dipertahankan hingga akhir tahun.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa capaian indikator anggaran tetap harus diikuti dengan ketepatan penyelesaian kegiatan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Terlebih, semakin dekatnya penutupan tahun anggaran membuat setiap satuan kerja perlu memperhatikan jadwal penyelesaian administrasi dan pelaporan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk meninjau kesesuaian antara program yang direncanakan, anggaran yang telah digunakan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Melalui pembahasan tersebut, pihaknya berupaya mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki agar pengelolaan program pada tahun berikutnya dapat dilakukan secara lebih terukur.

Persoalan ketepatan perencanaan juga mendapat perhatian Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klungkung, I Komang Gede Suardana. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program pada instansi pemerintah perlu mempertimbangkan target kerja dan ketersediaan anggaran, sehingga kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan lebih awal sebaiknya tidak ditunda hingga mendekati akhir tahun.

Selain menyoroti pengelolaan kegiatan, Suardana juga memandang Bawaslu sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi. Menurutnya, hubungan kerja tersebut dapat dikembangkan melalui pelibatan unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan upaya mengenali potensi persoalan di lingkungan masyarakat.

Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali

Tag
Bawaslubersinergi
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle