Ketua Bawaslu Bali Hadiri Penandatanganan NPHD Pengamanan Pemilukada, Nilainya Capai Kisaran 132 Miliar

humas | Senin, April 29, 2024 - 00:00

Denpasar, Bawaslu Bali – Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna hadiri penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang mencapai angka 132,109, berlokasi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (29/4).

Menurut Suguna, proses pengamanan yang dilakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini sangat penting dalam menjaga ketertiban. Lanjutnya, proses pemilihan kepala daerah cenderung akan lebih banyak polemik dan prosesnya akan lebih kompleks dengan permasalahan lokal di wilayah.

“Pengamanan proses Pilkada nanti harus benar – benar ketat, karena kita tahu semua bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah akan lebih kompleks dengan permasalahan – permasalahan lokal wilayahnya,” Kata Suguna saat ditemui pasca menyaksikan penandatangan NPHD siang itu.

Disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra mengatakan dengan hari ini dilakukan penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada 2024, maka paling lambat dana tersebut dicairkan 14 hari lagi, dan seluruh kabupaten/kota menyatakan sudah siap.

Lanjutnya, Realisasi 100 persen pencairan sekaligus ini berbeda dengan NPHD Pilkada bagi KPU Bali dan Bawaslu Bali dan kabupaten/kota di penghujung 2023 lalu, dimana untuk dana tersebut baru diberikan Pemprov Bali dan jajaran kabupaten/kota sebanyak 40 persennya.

Menurutnya, pencairan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat, apalagi jika dibandingkan pemilihan 5 tahun lalu biaya yang dikeluarkan saat ini terbantu karena pemilihan dilakukan serentak.

“Waktu itu dana yang dari provinsi saja Rp350 milyar lebih, sekarang dilakukan serentak berbagi, misalnya pengamanan itu berbagi antara polda dengan polres, begitu juga dengan kpu dan bawaslu, jadi berbagi, sudah kami tetapkan dalam bentuk keputusan gubernur kegiatan mana yang ditanggung oleh provinsi mana kabupaten,” jelasnya.
Pendanaannya dilaksanakan dengan cara sharing pendanaan yang dibebankan kepada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut, Pemprov Bali total Rp 39.153.654.932 kemudian Pemkab Badung Rp.16.579.128.000, Pemerintah Bangli Rp.6.877.129. 000. Buleleng Rp 12.600.000.000. Denpasar Rp 6.900.000.000. Kemudian Gianyar Rp 11.428.696.000. Jembrana Rp 6.720.873.200. Karangasem Rp 14.762.776.800. Klungkung Rp 9.086.970.000, Tabanan Rp. 8.000.000.000, Total 132.109.227.932.