Ketua Bawaslu Bali Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Koster Apresiasi Pengawasan Pilkada

Denpasar, Bawaslu Bali – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas peran pengawasan dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 di Bali berjalan aman, damai, dan sukses. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Pidato Sambutan Gubernur Bali, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (4/3).

Selain mengapresiasi proses demokrasi di Bali, Koster juga memaparkan visi pembangunan Bali lima tahun ke depan berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya sebagai warisan luhur nenek moyang.

"Pembangunan Bali harus tetap berpijak pada filosofi Sad Kerthi, yang mencakup penyucian dan pemuliaan enam elemen utama kehidupan, yakni Atma Kerthi (jiwa), Segara Kerthi (laut), Danu Kerthi (air), Wana Kerthi (hutan), Jana Kerthi (manusia), dan Jagat Kerthi (alam semesta)," ujar Koster.

Salah satu langkah konkret yang akan diterapkan dalam periode kedua kepemimpinannya adalah percepatan penggunaan kendaraan listrik dan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Koster menegaskan bahwa hal ini selaras dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

"Pada periode kedua ini, 2025-2030, kita akan dorong semua perkantoran, hotel, mal, serta Bupati/Wali Kota dan DPRD untuk menggunakan kendaraan listrik sesuai Pergub. Ini demi udara Bali yang lebih bersih dan efisiensi energi. Selain itu, saya mengapresiasi peserta rapat paripurna yang sudah menggunakan tumbler sebagai wadah minum," ungkapnya.

Di sisi lain, Koster juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus segera ditangani, seperti alih fungsi lahan yang semakin tinggi, ancaman ketersediaan air bersih, serta meningkatnya kasus narkoba dan prostitusi. Ia juga menegaskan pentingnya regulasi untuk membatasi kepemilikan properti oleh pihak asing agar tidak merugikan masyarakat lokal.

"Bali harus kita jaga agar tetap menjadi Padma Bhuwana, pusat spiritual dunia, bukan sekadar destinasi wisata yang dieksploitasi. Pembangunan Bali harus sesuai dengan jati diri kita, tanpa kehilangan identitas karena godaan investasi yang hanya mengeksploitasi tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga keharmonisan dan membangun Bali dengan semangat gotong royong.

"Bali bukan hanya tanah tempat kita tinggal, tetapi warisan suci yang harus kita jaga. Mari kita bangun Bali dengan hati, dengan kearifan, dan dengan kesetiaan pada pesan para leluhur," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat paripurna dihadiri oleh mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mantan Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, pimpinan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, KPID, KIPD, instansi vertikal, pimpinan partai politik, lembaga keagamaan, lembaga adat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, pimpinan media, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Sekda Kabupaten/Kota se- Bali, serta Kepala Desa dan Bendesa Adat se-Bali yang hadir secara daring.