Lompat ke isi utama

Berita

KETUA DKPP INGATKAN KEMBALI PENTINGNYA KODE ETIK BAGI PENYELENGGARA PEMILU

KETUA DKPP INGATKAN KEMBALI PENTINGNYA KODE ETIK BAGI PENYELENGGARA PEMILU

     Bawaslu Bali hadiri Kegiatan Penyuluhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Rangka Persiapan menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di ruang Rapat KPU Provinsi Bali, kegiatan ini dilaksakanan guna persiapan penyelenggara dalam persiapan menghadapi Pilkada Tahun 2018. Ketua KPU Bali, Dewa Wiarsa Raka Sandi dalam sambutannya menyatakan kegiatan ini penting guna merefresh kembali pentingnya kode etik bagi jajaran Penyelenggara Pemilu demi menjunjung kehormatan pribadi maupun kehormatan lembaga. dijelaskannya walaupun secara umum di Provinsi Bali masih relatif minim pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun perlu terus diingatkan kepada jajaran penyelenggara untuk tetap patuh terhadap norma dan etika kerja yang ada. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH memberi selamat pada Penyelenggara Pilkada 2017 yang sudah menjalankan tugasnya dengan sukses dan lancar namun perlu diingat bahwa pada tahun 2018 adalah tahun yang krusial karena menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2019 yang akan serentak dilakukan antara Pilpres , Pileg dan Pilkada lainnya. "Oleh karena itu saudara-saudara hendaknya membereskan dulu Pilkada tahun 2018" ujar Prof Jimly. Ditambahkan nya lagi bahwa dari tahun ke tahun dinamika penyelenggara pemilu (dari segi pergantian pimpinan) terus berubah dan bertambah komunitasnya dan sebagian besar dari mantan penyelenggara pemilu adalah orang independen dan aktivis di masyarakat, maka akan muncul komunitas penyelenggara pemilu yang suatu saat akan memiliki komunitas yang besar, dimana di negara Ekuador, disana Penyelenggara Pemilu telah masuk didalam konstitusi dan membentuk "The Electoral Branch of Power" yang menjadi satu cabang kekuasaan selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang disebut sebagai Quadro Politica. Tentu jalan menuju arah tersebut di Indonesia harus diikuti dengan etika yang baik dari penyelenggara pemilu. Prof. jimly berharap komunitas penyelenggara ini solid, sehingga mampu menegakkan demokrasi yang baik di Indonesia.(ben7)

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle