Pastikan Kepatuhan Administrasi, Putra Wiratma Tinjau Bawaslu Denpasar dan Gianyar

Denpasar, Bawaslu Bali – Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, melakukan kunjungan monitoring ke Bawaslu Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring yang dijadwalkan di sembilan kabupaten/kota se-Bali untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu serta ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan pasca Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan internal, khususnya terkait penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan Dana Hibah. Wiratma menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh laporan tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan agar tertib administrasi tetap terjaga.

Dalam kunjungannya, Putra Wiratma menyampaikan bahwa pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilu. Menurutnya, akurasi dan ketepatan dalam menyusun laporan tidak hanya menunjukkan kepatuhan aturan, tetapi juga menjadi wujud komitmen dalam menjaga kepercayaan publik.

“Monitoring ini bukan hanya soal memeriksa SPJ atau pelaporan keuangan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan bahwa semangat kerja dan tanggung jawab kelembagaan tetap terjaga, khususnya di masa efisiensi anggaran,” ujarnya pada Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, Wiratma menegaskan bahwa di tengah masa transisi dan keterbatasan anggaran, Bawaslu kabupaten/kota harus tetap bekerja optimal. Kinerja jajaran di daerah sangat penting dalam mendukung keberhasilan tahapan pengawasan Pemilu dan Pilkada mendatang, yang akan memasuki fase tahapan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Monitoring ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Wiratma berharap, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun tata kelola keuangan.