Pemilu Belum Dimulai, Pengawas Menghimpun Mata dan Telinga

Denpasar, Bawaslu Bali — Ketika tahapan pemilu belum bergulir dan ruang publik terasa lengang dari hiruk-pikuk politik elektoral, Bawaslu Bali memilih tidak berdiam diri. Lembaga pengawas ini justru turun menjemput kekuatan yang kian diperhitungkan hari ini, anak muda.

Langkah itu ditempuh melalui penjajakan kerja sama pengawasan partisipatif dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Di hadapan pengurus PPI, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyampaikan kegelisahan lembaganya. Beban pengawasan pemilu yang semakin kompleks, kata dia, tak mungkin dipikul sendirian.

“Banyak yang harus kami awasi. Karena itu, kami membutuhkan masyarakat sebagai perpanjangan mata dan telinga,” ujarnya.

Ariyani menegaskan, ketiadaan tahapan pemilu bukan alasan untuk menghentikan konsolidasi. Justru pada fase inilah Bawaslu Bali memperluas audiensi dan kunjungan ke berbagai elemen masyarakat, menyiapkan fondasi pengawasan sejak dini. Bagi Bawaslu, pengawasan pemilu bukan sekadar kerja teknis saat hari pemungutan suara, melainkan proses panjang yang menuntut keterlibatan publik.

Purna Paskibraka dinilai memiliki posisi strategis dalam skema tersebut. Organisasi ini dihuni anak-anak muda yang telah ditempa disiplin, nasionalisme, dan kepekaan sosial. Mereka, kata Ariyani, bukan sekadar simbol upacara, melainkan komunitas yang relatif cermat membaca dinamika zaman.

“Anak-anak muda ini sudah mengikuti perkembangan dan mendapatkan pendidikan yang teliti. Mereka bisa menjadi saluran penting penyebaran informasi demokrasi yang benar,” kata Ariyani di Kantor PPI Bali, Kamis (8/1/2025).

Bawaslu Bali pun membuka peluang kerja sama formal. Draf kesepahaman akan diserahkan kepada PPI untuk dipelajari dan dikembangkan bersama, sebagai pijakan penguatan pengawasan partisipatif ke depan.

Ketua PPI Bali, Made Edi Agustisna, menyambut tawaran tersebut. Ia menjelaskan, secara struktural PPI berada di bawah dua naungan, yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Badan Kesbangpol. Organisasi ini juga memiliki jejaring lintas bidang, termasuk unsur hukum di tingkat provinsi.

“Jika diberikan kepercayaan, kami siap terlibat dalam pengawasan,” ujarnya.

Menurut Made Edi, kegiatan PPI berlangsung rutin setiap tahun, meski tantangan utama terletak pada jangkauan sosialisasi. Karena itu, PPI membuka ruang bagi Bawaslu Bali untuk masuk dalam berbagai agenda internal, mulai dari pertemuan rutin hingga rapat koordinasi dan rapat pimpinan.

“Setiap momentum kumpul, kami siap memberi ruang kepada Bawaslu untuk menyampaikan informasi kepemiluan dan demokrasi. Informasi itu akan kami teruskan kepada anggota kami yang mayoritas anak muda enerjik,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Ariyani menyebut generasi muda sebagai simpul strategis dalam ekosistem demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, anak muda dinilai mampu menjadi penyaring sekaligus penyebar pesan yang kredibel.

Materi yang akan dibawa Bawaslu, lanjutnya, berfokus pada pengawasan partisipatif. Ke depan, anggota PPI diharapkan menjadi basis-basis pengawasan yang menyebarluaskan nilai, informasi, dan kewaspadaan demokrasi di tengah masyarakat.

Di saat tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Bali tampaknya tak ingin menunggu waktu bekerja. Alih-alih reaktif, lembaga ini memilih menanam jejaring. Sebab demokrasi seperti juga pengawasannya tak pernah lahir mendadak. Ia dibangun jauh sebelum bilik suara didirikan.