Pendidikan Demokrasi Jadi Fokus Bawaslu Bali dalam Audiensi Bersama Ketua DPRD Bali

Denpasar, Bawaslu Bali — Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan dan mendorong penguatan pengawasan pemilu serta literasi demokrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, pada Rabu (14/5/2025) di Denpasar.

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan DPRD Bali, khususnya terkait hibah anggaran yang telah digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024.

“Kami telah menyerahkan kembali sisa anggaran hibah secara serentak pada 9 April 2025 dengan jumlah hampir Rp11 miliar. Efisiensi ini menjadi bukti komitmen kami terhadap akuntabilitas publik,” ujar Suguna.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, mengapresiasi capaian Bawaslu Bali yang dinilainya berhasil menjaga stabilitas dan integritas pemilu di tengah dinamika politik yang tinggi.

“Bawaslu Bali telah menunjukkan kinerja luar biasa. Pemilu yang awalnya diprediksi akan berlangsung penuh dinamika, justru berjalan damai dan tanpa sengketa berlarut. Ini menunjukkan profesionalisme dan efisiensi dalam pengawasan,” ungkap Mahayadnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menambahkan bahwa saat ini Bawaslu Bali tengah menggencarkan upaya penguatan partisipasi publik melalui pendidikan pengawasan partisipatif.

“Pengawasan partisipatif bukanlah hasil dari kegiatan sesaat. Membangun rasa peduli, kritis, dan tanggung jawab warga dalam mengawal proses demokrasi adalah proses panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan di luar masa tahapan pemilu,” jelas Ariyani.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengusulkan kerja sama antara Bawaslu Bali dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta lembaga pendidikan, guna menjangkau pemilih pemula dan kelompok disabilitas dalam peningkatan literasi politik.

“Kami ingin membangun generasi muda yang tidak hanya paham tentang pemilu, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi yang sehat dan inklusif. Literasi politik harus ditanamkan sejak dini, termasuk kepada kelompok disabilitas yang juga memiliki hak dan peran dalam kehidupan berdemokrasi,” ujar Putra Wiratma.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menekankan pentingnya pertukaran informasi hukum antar lembaga. Ia mengusulkan kerja sama akses antara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Bali dan Bawaslu Bali untuk mempermudah akses terhadap regulasi.

“Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan JDIH DPRD Bali agar ada saling akses informasi, khususnya terkait regulasi seperti Perda dan Perbawaslu. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat pemahaman hukum antar lembaga serta mendukung kerja-kerja pengawasan yang berbasis regulasi,” jelas Sutrawan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua DPRD Bali menyatakan dukungannya dan mendorong agar program-program Bawaslu terus dikembangkan, terutama dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda dan kelompok rentan.

“Saya sangat setuju pendidikan politik menyasar generasi milenial, Gen Z, utamanya kelompok disabilitas. Penyelenggara pemilu tidak berhenti saat pemilu saja, tetapi terus bergerak membangun kesadaran demokrasi,” tegas Mahayadnya.