Saat Warga Tak Tahu Siapa Pemimpinnya, Ariyani: Demokrasi Bisa Rapuh Sejak Awal

Bangli, Bawaslu Bali - Ada situasi tak terduga yang dihadapi Bawaslu Bali saat melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada para pengrajin kayu dan petani di Desa Demulih, Kecamatan Susut, Bangli, Jumat (1/8).

Saat sesi diskusi berlangsung, salah satu warga yang ditanya mengenai siapa Bupati Bangli saat ini secara spontan menjawab, “Giri Prasta.” Seketika suasana menjadi hening, disusul gelak tawa kecil dari warga lain. Namun bagi Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, hal ini bukan sekadar candaan.

“Ini bukan soal lucu atau tidak. Ini bukti bahwa ada kesenjangan informasi yang nyata di masyarakat. Banyak warga yang bahkan tidak tahu siapa pemimpinnya, apalagi memahami bagaimana proses politik itu bekerja,” ujar Ariyani saat ditemui selepas berdiskusi dengan warga.

Menurutnya, respons itu mencerminkan betapa jauhnya masyarakat dari proses-proses politik yang seharusnya menjadi milik mereka. Ketidaktahuan semacam ini, jika terus dibiarkan, bisa menjadi celah bagi praktik politik yang tidak sehat, termasuk politik uang dan manipulasi suara.

“Mereka bekerja setiap hari, sibuk mengukir kayu, sibuk bertani, tapi tak pernah disentuh oleh informasi politik yang benar. Lalu ketika pemilu datang, mereka hanya disuguhi janji. Di situlah demokrasi kita rapuh,” tegas Ariyani.

Dalam sosialisasi tersebut, Ariyani kemudian mengalihkan fokus pembahasan dari sekadar prosedur pengawasan menuju pemahaman dasar tentang pemimpin seperti apa yang harus dipilih, kenapa harus memilih, dan bagaimana mengenali calon yang benar-benar mewakili rakyat.

Ia menekankan bahwa mengenal pemimpin adalah bentuk paling dasar dari kesadaran politik.

“Kalau rakyat tak tahu siapa pemimpinnya, bagaimana mereka bisa menuntut tanggung jawab? Demokrasi tak bisa berjalan kalau rakyat tak tahu siapa yang mereka beri mandat,” katanya.

Warga yang awalnya diam mulai terbuka. Beberapa mengaku selama ini hanya ikut memilih tanpa tahu siapa yang mereka pilih dan apa yang mereka perjuangkan.

Ariyani menegaskan, kerja pengawasan bukan hanya soal mencari pelanggaran, tapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemilih yang berdaulat.

“Kami ingin demokrasi tumbuh dari kesadaran, bukan dari kebiasaan ikut-ikutan,” tutupnya.

Sosialisasi ini menjadi cermin bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, menjangkau mereka yang belum tersentuh pendidikan politik, agar demokrasi benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya mereka yang sudah tahu caranya.