Transparansi Bukan Pilihan: Bawaslu Bali Sisir Administrasi dan Kinerja Pengawasan di Daerah

Bangli, Bawaslu Bali - Dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, Bawaslu Bali melaksanakan kegiatan monitoring ke Bawaslu Kabupaten Bangli dan Klungkung. Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi kinerja, kepatuhan terhadap administrasi, serta penguatan hubungan kelembagaan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma. Dalam keterangannya, Wiratma menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan profesionalisme di seluruh tingkatan Bawaslu.

“Kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap aktivitas kelembagaan. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” ujar Wiratma dalam sesi dialog di Bangli, Senin (19/5/2025).

Selain meninjau aspek kinerja dan pelaksanaan tugas pengawasan, monitoring ini juga menekankan pentingnya tertib administrasi, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Hibah. Bawaslu Bali mendorong seluruh jajaran di daerah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan tepat waktu.

“Kelengkapan administrasi bukan hanya persoalan dokumen, melainkan indikator integritas. Kami ingin memastikan tidak ada celah dalam pertanggungjawaban dana publik, agar kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu tetap terjaga,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wiratma juga memberikan masukan strategis untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas tingkatan. Hal ini dianggap penting kendati tahapan Pemiku dan Pilkada belum dimulai.

Wiratma juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinilai telah menunjukkan upaya serius dalam menjaga kualitas pengawasan dan tertib administrasi. Momen ini sekaligus dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di tingkat lokal nantinya.