Wiratma: Merdeka Artinya Bebas Menentukan Nasib Bangsa lewat Pemilu
|
Denpasar, Bawaslu Bali – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (17/8), saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia digelar. Ratusan peserta hadir, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, hingga berbagai elemen masyarakat.
Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. Giri dalam amanatnya mengingatkan pentingnya meneladani semangat juang para pahlawan bangsa, terutama proklamator Soekarno dan Hatta. “Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ide, gagasan, dan cita-cita beliau sebagai pendiri bangsa,” ujarnya lantang.
Menurut Giri, nilai perjuangan tidak boleh sekadar dikenang, melainkan harus ditanamkan sejak dini, terutama kepada generasi muda. “Semangat perjuangan Bali itu luar biasa. Kita mengenalnya dengan istilah puputan, yakni keberanian mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan,” tegasnya.
Rangkaian upacara berlangsung penuh makna. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “Indonesia Raya” menggema, menambah suasana haru dan kebanggaan nasional. Detik-detik proklamasi pun diperingati dengan penuh khidmat, seolah mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan tanpa batas.
Ditemui seusai mengikuti upacara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyampaikan refleksi tentang makna kemerdekaan di era demokrasi. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan saat ini tidak lagi berarti bebas dari penjajahan fisik, melainkan kebebasan rakyat untuk menentukan arah bangsa melalui sistem pemerintahan yang demokratis.
“Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih wakilnya melalui mekanisme pemilihan umum, sebuah proses demokratis yang memberi kesempatan setiap warga negara untuk menentukan arah perjalanan bangsa,” jelasnya.
Namun, Wiratma mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa hanya dipahami sebatas memberikan suara saat pemilu. Demokrasi, menurutnya, harus dijaga dengan partisipasi aktif masyarakat. “Mulai dari menggunakan hak pilih, mengawasi jalannya pemerintahan, hingga ikut menyuarakan kritik secara konstruktif. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga demokrasi,” katanya.
Ia menutup dengan ajakan agar masyarakat tidak takut mengkritisi kebijakan pemerintah selama dilakukan secara konstruktif. “Kritik yang sehat adalah bentuk kontrol sosial, agar pemerintah tetap akuntabel dan transparan. Merawat demokrasi bukan tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab kolektif setiap individu,” tandasnya.
