Ariyani: Kualitas Demokrasi Tak Lepas dari Kesadaran Pemilih
|
Denpasar, Bawaslu Bali – Pilihan masyarakat terhadap wakil rakyat sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka miliki tentang calon. Rekam jejak, pengalaman, dan kapasitas menjadi pertimbangan penting sebelum suara diberikan. Isu ini dibahas dalam SUARA (Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi) Edisi ke-7 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali bersama kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kabupaten Badung secara daring, Selasa (17/11/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam membantu masyarakat menentukan pilihan. Menurutnya, setiap calon peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan kewenangan memberikan mandat sepenuhnya berada di tangan masyarakat melalui pemungutan suara.
"Pada akhirnya masyarakat yang menentukan siapa yang akan dipilih. Karena itu, penting juga bagi pemilih untuk melihat rekam jejak, kapasitas, dan kompetensi calon sebelum menentukan pilihan," ujar Ariyani.
Pandangan tersebut ditanggapi Gusti Ayu Suputri Darmayani, pelajar SMA Negeri 2 Abiansemal sekaligus kader P2P Kabupaten Badung. Ia menyambut baik terbukanya ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik, namun mengingatkan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam mengemban tanggung jawab publik. Menurutnya, kesempatan menduduki jabatan harus diiringi kemampuan menjalankan tugas.
Menanggapi hal itu, Ariyani menempatkan pendidikan politik sebagai kerja bersama yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengajak kader P2P memikirkan langkah konkret untuk memperluas pemahaman masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2029.
"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana masyarakat bisa semakin memahami siapa yang akan mereka pilih dan apa yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan suara," katanya.
Pemanfaatan media digital menjadi salah satu gagasan yang mengemuka. I Made Arya Bayu Suta, kader P2P Kabupaten Badung, mengusulkan penyajian konten edukatif tentang aturan dan proses kepemiluan dengan bahasa yang mudah dipahami. Menurutnya, media sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memperluas pengetahuan tentang pengawasan pemilu.
Sementara itu, Josua Synocto Hutabarat dari GMKI Kabupaten Badung menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pendidikan politik di luar tahapan pemilu. Ia menilai masyarakat perlu dibiasakan mencermati informasi yang beredar, bukan sekadar mengikuti pandangan yang sedang ramai diperbincangkan. Ruang digital, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman tentang persoalan demokrasi.
Selain edukasi digital, diskusi juga membahas peluang keterlibatan kader P2P dalam Pemilihan Perbekel di Kabupaten Badung. Ariyani menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Badung telah berkoordinasi agar kader dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Ia memandang hal ini sebagai kesempatan belajar langsung tentang penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.
Menutup diskusi, Ariyani berharap kader P2P tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi juga menerapkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kontribusi itu bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti membagikan informasi yang benar dan membantu masyarakat memahami hak serta tanggung jawabnya sebagai pemilih.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Bali