Audiensi dengan Pemkab Gianyar, Bawaslu Bali Tegaskan Akuntabilitas dan Penguatan Kelembagaan

Gianyar, Bawaslu Bali — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mendampingi jajaran Bawaslu Kabupaten Gianyar melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, pada Kamis (12/2). Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Gianyar.

Audiensi tersebut membahas sejumlah agenda strategis pasca-berakhirnya tahapan Pemilu, antara lain laporan pertanggungjawaban dana hibah, tantangan efisiensi anggaran, serta dukungan fasilitas operasional bagi kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten.

Dalam keterangannya, Suguna menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Gianyar selama tahapan Pemilu, termasuk bantuan sumber daya manusia kesekretariatan. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama Bawaslu.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dana hibah yang telah dikelola dengan baik. Sisa anggaran telah kami kembalikan ke kas daerah. Selain itu, pengelolaan dana tersebut juga telah melalui proses audit BPK, dan tidak terdapat temuan yang merugikan keuangan negara,” ujar Suguna.

Suguna juga memaparkan kondisi kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Gianyar saat ini masih berstatus non-satuan kerja (non-satker), berbeda dengan KPU yang telah menjadi satker mandiri. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proyeksi efisiensi anggaran tahun 2025–2026.

“Penyesuaian postur anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pengawasan. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat strategi pengawasan yang lebih substantif, efektif, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas dukungan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan ke depan. Bawaslu berharap adanya sinergi pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan mobilitas operasional, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan ketentuan pengelolaan aset daerah.

“Kami menyampaikan permohonan dukungan sarana operasional, sementara teknis dan realisasinya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Harapannya, dukungan tersebut dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dari sisi pengelolaan maupun perawatan jangka panjang,” jelas Suguna.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Gianyar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar akan mengkaji permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan aset daerah serta ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga setiap dukungan fasilitas dapat berjalan secara proporsional dan sesuai kemampuan daerah.

Selain itu, pertemuan juga menyinggung dinamika demografis di Kabupaten Gianyar, termasuk perkembangan jumlah penduduk dan implikasinya terhadap alokasi kursi legislatif, sebagai salah satu variabel penting dalam perencanaan kebijakan kepemiluan dan pengawasan ke depan.