Bawaslu Bali Dorong Gianyar Menuju Satker Mandiri, Perkuat Tata Kelola

Gianyar, Bawaslu Bali - Penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu, tetapi juga bagaimana lembaga memastikan tata kelola anggaran, sarana-prasarana, dan administrasi berjalan akuntabel. Di Gianyar, pembenahan tersebut diarahkan hingga pada persiapan pembentukan Satuan Kerja (Satker) mandiri.

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengatakan penguatan kelembagaan membutuhkan dukungan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu disampaikan dalam Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Kantor Bawaslu Gianyar, Kamis (17/9/2026).

Menurut Suguna, kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPD Bali menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola Bawaslu Gianyar. Salah satunya melalui dukungan pengelolaan anggaran serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

“Sinergi ini adalah jalan panjang yang kita lewati bersama. Keberadaan kantor yang bersih, hijau, dan nyaman ini adalah bukti keseriusan teman-teman dalam menata lingkungan kerja,” ujar Suguna.

Ia mengatakan, tata kelola kelembagaan Bawaslu Gianyar juga tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, pemeriksaan tersebut tidak menemukan penyalahgunaan dana pemerintah dan hanya memberikan catatan terkait penyempurnaan administrasi.

Suguna mengatakan Bawaslu Bali selanjutnya akan mengupayakan Gianyar menjadi Satker mandiri. Gianyar akan diarahkan menyusul Karangasem dan Bangli dalam penguatan kemandirian pengelolaan kelembagaan.

Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, mengatakan dukungan pemerintah daerah dan perbankan selama ini turut membantu Bawaslu Gianyar memenuhi kebutuhan kelembagaan. Dukungan tersebut antara lain datang dari Dinas PUPR Gianyar dan BPD Bali.

“Kami berterima kasih atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini. Terutama kepada Dinas PUPR yang memfasilitasi sarana teba modern di dua titik kantor kami, serta BPD Bali yang selalu mendengarkan dan membantu kebutuhan operasional Bawaslu Gianyar,” kata Hartawan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Gianyar menambahkan, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penataan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan penunjang kantor. Dana CSR yang diterima dimanfaatkan untuk pengadaan bahan bangunan, tanaman, alat tulis kantor, dan sarana penunjang lainnya.

Selain penguatan internal, Bawaslu Gianyar juga mendorong agar kerja sama lintas sektor dapat diperluas pada pendidikan politik. Anggota Bawaslu Gianyar berharap lembaganya dapat dilibatkan dalam sosialisasi demokrasi yang diselenggarakan pemerintah daerah, khususnya kegiatan yang menyasar pemilih pemula dan kelompok rentan.

Perwakilan BPD Bali, Dinas PUPR Gianyar, dan Kesbangpol Gianyar menyambut positif koordinasi tersebut. Ketiga instansi menyatakan siap melanjutkan komunikasi dan memfasilitasi kebutuhan Bawaslu Gianyar sesuai arahan pimpinan masing-masing.