Bawaslu Bali Petakan Kerawanan Demokrasi, Data Pemilih Jadi Perhatian

Bangli, Bawaslu Bali — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) harus dilakukan secara serius dan sistematis oleh seluruh jajaran pengawas pemilu.

Penegasan tersebut disampaikan Wirka saat memimpin kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran dalam Pengawasan PDPB sekaligus Pemetaan Isu-Isu Demokrasi yang digelar Bawaslu Bali di Kabupaten Bangli, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran beserta jajaran staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

Menurut Wirka, persoalan data pemilih tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif. Ketidaktepatan data pemilih berpotensi menimbulkan problem legitimasi dalam proses elektoral serta membuka ruang bagi berbagai kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jika data pemilih tidak akurat, maka kualitas demokrasi juga ikut dipertaruhkan. Karena itu pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, jajaran Bawaslu juga melakukan diskusi dan pemetaan terhadap berbagai isu yang berkembang dalam praktik demokrasi di daerah. Pemetaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan kelembagaan Bawaslu dalam membaca potensi kerawanan sejak dini.

Selain itu, koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Provinsi Bali dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait penanganan pelanggaran dan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu Bali berupaya memastikan pengelolaan data pemilih diawasi secara lebih ketat, sehingga setiap perubahan dalam daftar pemilih tetap menjaga kepastian hak pilih warga.