Lewat Monev di Gianyar, Bawaslu Bali Tegakkan Prinsip Good Governance
|
Gianyar, Bawaslu Bali – Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan supervisi dan monitoring (monev) ke Bawaslu Kabupaten Gianyar pada Senin (15/9). Agenda ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sejalan dengan instruksi Presiden mengenai penghematan penggunaan APBN.
Supervisi dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, serta Kepala Bagian Administrasi, I Gusti Ketut Kartika, bersama jajaran staf sekretariat.
Dalam kunjungan tersebut, tim monev meninjau sejumlah aspek krusial operasional Bawaslu Gianyar, mulai dari pengadaan tenaga alih daya, pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga pengelolaan dana hibah.
“Pengadaan SDM dan pelaksanaan Latsar CPNS harus benar-benar sesuai prosedur agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan Pemilu,” tegas Wiratma.
Selain itu, supervisi juga menitikberatkan pada tata kelola Uang Persediaan (UP). Bawaslu Bali menekankan pentingnya pencatatan setiap pengeluaran, sekecil apa pun, agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan sekaligus mendukung praktik pemerintahan yang baik.
Tak hanya itu, tim juga memeriksa sistem pengarsipan dokumen hibah di Bawaslu Gianyar. Pengarsipan yang rapi, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik dinilai menjadi kunci menjaga transparansi penggunaan dana hibah serta mencegah potensi penyalahgunaan.
Kunjungan ini, menurut Wiratma, bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat budaya akuntabilitas dan efisiensi di jajaran Bawaslu kabupaten/kota. “Hasil supervisi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bawaslu Gianyar untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat optimal bagi pengawasan Pemilu,” ujarnya.
Melalui supervisi ini, Bawaslu Bali menegaskan komitmennya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, demi menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pengawasan Pemilu di daerah.
